Empat SMP Disidak Kadisdik

Empat SMP Disidak Kadisdik

Empat SMP Disidak Kadisdik

Empat SMP Disidak Kadisdik
Empat SMP Disidak Kadisdik

Usai pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tingkat sekolah menengah pertama,

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin langsung bergerak memantau empat sekolah menengah pertama di Kota Bogor. Orang nomor satu di dunia pendidikan kota hujan ini mengaku, ingin memastikan kesiapan para sekolah dalam pelaksanaan Ujian Nasonal Berbasis Komputer (UNBK). Pelaksanaan ujian ini akan berlangsung 23-26 April 2018, dengan mengujikan empat mata pelajaran yakni, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA dan IPS.

Dalam kunjangannya itu, Fahrudin merasa puas dengan kesiapan sekolah dalam menyiapkan sarana

dan prasarana demi menghadapi UNBK.

“Saya sangat puas dengan kesiapan mereka, dan sekolah begitu sigap menghadapi UNBK tahun ini,” ujarnya saat ditemui Metropolitan, kemarin.

Fahrudin menjelaskan, kesiapan sekolah ini ditunjukan dengan tersedianya komputer

hingga daya listrik yang menjadi sumber utama dalam pelaksanaan UNBK. Bahkan, sekolah juga sudah berkoordinasi dengan PLN demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

“Semoga saja pelaksanaan UNBK tahun ini akan berjalan dengan aman dan lancar, sesuai harapan kita bersama,” bebernya.

Pantauan dilokasi, Fahrudin bersama rombongan meninjau SMP Pembangunan, SMPN 19,SMP PGRI 6, dan SMPN 8 Kota Bogor.

 

Baca Juga :

 

 

Hadirkan Dai Cilik Dari Dalam Sekolah

Hadirkan Dai Cilik Dari Dalam Sekolah

Hadirkan Dai Cilik Dari Dalam Sekolah

Hadirkan Dai Cilik Dari Dalam Sekolah
Hadirkan Dai Cilik Dari Dalam Sekolah

SDN Semplak 2, Kota Bogor merayakan Isra Mikraj Nabi Muhamad SAW 1439 H,

dihalaman sekolah. Kegiatan ini menghadirkan penceramah cilik yang merupakan salah satu siswi bernama Najwa, dengan diiringi penampilan marawis para siswa. Bahkan, salah seorang pendongeng anak terkenal dari Bekas yakni Kang Iman turut memeriahkan acara ini.

Kepala Semplak 2 Taufan Hermawan menjelaskan, peringatan Isra Miraj ini bertujuan untuk mempererat tali ukhuwah islamiyah, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT demi menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW.

“Saya berharap agar para siswa dapat mengambil hikmah dari peringatan Isra mi’raj ini,

ujar Taufan saat ditemui Metropolitan, kemarin.

Menurutnya, perayaan ini dapat meningkatkan akhlak para siswa dalam hal pondasi k

eimanan mereka.

“Saya yakin para siswa akan semakin beriman dan bertakwa disertai ilmu pendidikan secara akademik,” tukasnya.

 

Sumber :

http://reachforcollege.org/ways-to-find-the-best-medical-information-online

Kadisdik Ngaku Puas

Kadisdik Ngaku Puas

Kadisdik Ngaku Puas

Kadisdik Ngaku Puas
Kadisdik Ngaku Puas

Dihari kedua penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

untuk sekolah menengah pertama (SMP), Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor Fahrudin mengunjungi SMP BPK Penabur, SMPN 7, dan berakhir di SMP Taruna Andigha Kota Bogor.

Dalam setiap kunjungan, Fahrudin selalu menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan para siswa. Hal ini dilakukan, guna memperoleh keterangan langsung dari para peserta ujian perihal kenyamanan, ketenangan, dan keamanan saat proses ujian.

“Saya sangat bersyukur semua siswa merasa puas dengan segala persiapan

yang dilakukan sekolah,” ujarnya.

Fahrudin mengungkapkan, sehingga pelaksanaan ujian ini dapat berjalan lancar, aman, nyaman, tenang, dan kondusif, tentunya sangat membantu siswa dalam berkonsentrasi saat mengerjakan soal-soal ujian tersebut.

“Semoga kondisi serupa dapat dirasakan juga oleh para peserta USBN di seluruh SMP

baik negeri maupun swasta se-Kota Bogor,” bebernya.

Dari hasil pantauan selama dua hari, ia mengakupuas atas pelaksanaan USBN tahun ini. Dan ini menujukkan kesiapan sekolah yang maksimal dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

 

Sumber :

https://www.giantbomb.com/profile/topon990/blog/you-can-get-best-educational-management-informatio/137222/

Peran Bimbingan dan Konseling

Peran Bimbingan dan Konseling

Peran Bimbingan dan Konseling

Peran Bimbingan dan Konseling
Peran Bimbingan dan Konseling

Peran Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013

Peran Bimbingan dan Konseling Dalam Kurikulum 2013”. Itulah tema masukan pemikiran dari Masyarakat Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia, terkait dengan kegiatan pengembangan Kurikulum 2013 yang saat ini sedang digodok pemerintah.

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa dalam Draft Pengembangan Kurikulum 2013, posisi dan keberadaan Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013 masih tampak samar-samar. Barangkali atas dasar itulah, sejumlah pakar dan praktisi Bimbingan dan Konseling yang tergabung dalam Masyarakat Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia tergerak rasa tanggungjawabnya untuk berpartisipasi dalam rangka mensukseskan Implementasi Kurikulum 2013.

Perlu diketahui Masyarakat Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah sejumlah pakar dan praktisi Bimbingan dan Konseling yang berhimpun dalam:

  1. Himpunan Sarjana  Bimbingan dan Konseling Indonesia (HSBKI), unsur Himpunan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)
  2. Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Nasional  (MGBKN)
  3. Forum Komunikasi Jurusan/Program Studi  Bimbingan dan Konseling Indonesia (FK- JPBKI)
  4. Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS), divisi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)
  5. Ikatan Pendidik dan Supervisi Konseling (IPSIKON), divisi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN),

Mereka telah melakukan serangkaian diskusi yang intens sehingga berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran penting terkait dengan Peran Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013untuk dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan Bimbingan dan Konseling.

Pokok-pokok pikiran tersebut mencakup:

  1. Hakikat Peminatan dalam Implementasi Kurikulum 2013
  2. Peran dan Fungsi Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013
  3. Eksistensi Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013
  4. Prinsip Dasar Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013
  5. Kerangka Program Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013
  6. Pengembangan Pedoman Bimbingan dan Konseling
  7. Penyiapan Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor Profesional

 =========

Jika Anda ingin mengunduh materi masukan dari Masyarakat Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia tentang Peran Bimbingan dan Konseling Dalam Kurikulum 2013 ini, silahkan klik tautan di bawah ini:

Baca Juga :

Peminatan Siswa dalam Kurikulum 2013

Peminatan Siswa dalam Kurikulum 2013

Peminatan Siswa dalam Kurikulum 2013

Peminatan Siswa dalam Kurikulum 2013
Peminatan Siswa dalam Kurikulum 2013

Peminatan Siswa dalam Kurikulum 2013

Masyarakat Profesi Bimbingan dan Konseling (2013) telah merumuskan hakikat peminatan dalam implementasi Kurikulum 2013 bahwa peminatan dapat difahami sebagai upaya advokasi dan fasilitasi perkembangan peserta didik agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga mencapai perkembangan optimum.

Peminatan pada dasarnya adalah proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai Tujuan Utuh Pendidikan Nasional. Disebutkan pula, bahwa peminatan adalah sebuah proses yang didalamnya melibatkan serangkaian pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada di lingkungannya.

Dilihat dari konteks ini maka bimbingan dan konseling sebagai salah satu wilayah layanan pendidikan di sekolah memiliki peran strategis untuk membantu siswa agar dapat menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan dalam rangka memilih, meraih dan mempertahankan kariernya guna mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum.

Secara operasional, kegiatan peminatan siswa ini tampaknya akan lebih dekat dengan komponen program Layanan Perencanaan Individual, khususnya berkaitan dengan bidang bimbingan karier dan bidang belajar. Dalam hal ini, tentu saja kegiatan asesmen menjadi hal yang esensial untuk mengidentifikasi bakat, kemampuan, minat, dan karakteristik siswa lainnya, sehingga pada gilirannya siswa dapat mengambil keputusan dan menentukan pilihannya secara tepat, disesuaikan dengan kondisi nyata yang dimilikinya dan berbagai peluang yang tersedia untuk kepentingan masa depannya.

Selanjutnya, berkaitan dengan isu Peminatan Siswa dalam perspektif kebijakan, berikut ini disajikan cuplikan berita yang dipublikasikan di Kompas.com

Guru BK Punya Tanggung Jawab Besar
Rumusan hasil uji publik yang telah dirampungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa waktu lalu menyepakati bahwa penjurusan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) akan diubah menjadi kelompok peminatan mulai dari kelas X. Untuk itu, persiapan harus dimulai sejak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).…

Guru BK Dilatih Agar Siswa Tak Salah Pilih Peminatan
Untuk mempersiapkan metode peminatan yang dilaksanakan pada kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengagendakan pelatihan guru Bimbingan Konseling (BK) yang ada di tiap Sekolah Menengah Atas (SMA)..…

Peminatan di Kelas X, Guru Bisa Sertifikasi Ulang
Perubahan kurikulum pada tingkat pendidikan menengah yang menyepakati metode kelompok peminatan daripada penjurusan memiliki risiko terhadap guru. Untuk itu, ada kemungkinan guru melakukan sertifikasi ulang pada bidang ajar lain jika memang dibutuhkan.…

Cara Sekolah Bantu Siswa Menentukan Peminatan
Sistem peminatan telah menjadi pilihan untuk siswa pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam kurikulum baru. Sistem peminatan yang mulai dilakukan pada kelas X ini tentu membutuhkan peran dari guru Bimbingan Konseling (BK) untuk mengarahkan anak ke minatnya.…

==============

Bagaimana kepastian dan detail teknis tentang peminatan siswa ini? Mari kita tunggu saja pedoman atau panduan resminya dari pihak yang berwenang. Jika Anda ingin melengkapi dan mengelaborasi lebih lanjut tulisan di atas? Silahkan sampaikan dalam forum komentar yang disediakan!

Beban Belajar dalam Kurikulum 2013

Beban Belajar dalam Kurikulum 2013

Beban Belajar dalam Kurikulum 2013

Beban Belajar dalam Kurikulum 2013
Beban Belajar dalam Kurikulum 2013

Beban Belajar dalam Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 mengisyaratkan adanya penambahan beban belajar di semua jenjang pendidikan. Kebijakan penambahan jam ini dimaksudkan agar guru memiliki waktu yang lebih leluasa untuk mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi (berpusat) pada siswa atau mengembangkan pembelajaran aktif,  beserta proses penilaiannya.

Adapun ketentuan beban belajar untuk setiap jenjangnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Beban belajar di SD/MI
Kelas I, II, dan III masing-masing 30, 32, 34 sedangkan untuk kelas IV, V, dan VI masing-masing 36 jam setiap minggu, dengan lama  belajar untuk setiap jam belajarnya  yaitu 35 menit.
Beban belajar di  SMP/MTs
Dari semula 32 menjadi 38 jam untuk masing-masing kelas VII, VIII, dan IX, dengan lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 40 menit.
Beban belajar di  SMA/MA
Kelas X bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar, dan untuk kelas XI dan XII bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam belajar, dengan lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 45 menit.

Sumber: Kemendikbud. 2013. Draft Kurikulum 2013

Konseksuensi logis dari penambahan beban belajar ini, maka mau tidak mau guru dituntut untuk memiliki keterampilan mengembangkan berbagai bentuk dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat secara aktif mengkonstruksi berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan (kompetensi) yang perlu dikuasainya. Selain itu, guru juga dituntut untuk secara kreatif mampu mengembangkan pengelolaan kelas dan bentuk-bentuk pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa merasa betah dan gembira dalam belajarnya.

Jika hal ini tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan upaya penambahan beban belajar hanya menjadi beban yang akan semakin menyiksa dan “memperkosa” proses  belajar siswa.

Perlunya Cyberlaw

Perlunya Cyberlaw

Perlunya Cyberlaw

Perlunya Cyberlaw
Perlunya Cyberlaw

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya.
Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap.
Banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah. Seperti contoh, masih belum dilakuinya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Hal tersebut dapat dilihat pada UU No8/1981 Pasal 184 ayat 1 bahwa undang-undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa saja. Demikian juga dengan kejahatan pornografi dalam internet, misalnya KUH Pidana pasal 282 mensyaratkan bahwa unsur pornografi dianggap kejahatan jika dilakukan di tempat umum.
Hingga saat ini, di negara kita ternyata belum ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat cybercrime. Untuk kasuss carding misalnya, kepolisian baru bisa menjerat pelaku kejahatan komputer dengan pasal 363 soal pencurian karena yang dilakukan tersangka memang mencuri data kartu kredit orang lain.

Perlunya Dukungan Lembaga Khusus

Lembaga-lembaga khusus, baik milik pemerintah maupun NGO (Non Government Organization), diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan di internet. Amerika Serikat memiliki komputer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) sebagai sebuah divisi khusus dari U.S. Departement of Justice. Institusi ini memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki IDCERT (Indonesia Computer Emergency Rensponse Team). Unit ini merupakan point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer.

Baca Juga :

Buwas Lantik RK dan UU Jadi Mabida Jabar

Buwas Lantik RK dan UU Jadi Mabida Jabar

Buwas Lantik RK dan UU Jadi Mabida Jabar

Buwas Lantik RK dan UU Jadi Mabida Jabar
Buwas Lantik RK dan UU Jadi Mabida Jabar

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul ulum,

resmi dilantik menjadi Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Jabar untuk periode tahun 2019 – 2024 oleh, Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Komjen Pol Purn Budi Waseso, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (13/02).

”Ketua Pembina Daerah itu para Gubernur, Jawa Barat Ketua Mabida adalah Kak Ridwan Kamil, yang hari ini saya lantik,” kata Ketua Kwarnas Budi Waseso.

Dengan dilantiknya Emil, menurut pria yang akrab disapa Buwas ini berharap program Pramuka di Jawa Barat tidak terhenti. Karena pembinaan pramuka ada tanggung jawab dari pemerintah daerah. Sehingga, pembinaan

pramuka Jawa Barat akan berkesinambungan.

Pramuka, lanjut Waseso merupakan sarana membangun generasi muda yang berkarakter.

Khususnya di era kekinian, dimana generasi milenial dan generasi Z tumbuh dan berkembang.

”Mereka harus disentuh agar menjadi generasi penerus bangsa yang punya kualitas,” katanya.

Terkait paham radikalisme, ekstrimisme, yang mengajarkan budaya kekerasan, Waseso berharap peran pendidikan kepramukaan dapat menangkalnya. Pramuka sejak dulu, sambungnya, sudah terlatih dan dibekali berbagai ilmu. Juga peran kemasyarakatan sudah sejak lama diterapkan secara menyeluruh.

Pramuka, juga merupakan bentuk bakti kepada lingkungan. Maka, misi membangun Citarum

bersih seperti sedia kala, dan bisa menjadi sumber kehidupan, juga merupakan salah satu peran pramuka, untuk menjadi salah satu komponen yang wajib berperan.

”Saya juga sudah menyampaikan kepada kepala BNPB bahwa kita siap ikut serta membangun sungai Citarum itu kembali, itu,” ujar Budi Waseso

 

Baca Juga :

Pemda Wajib Layani PAUD

Pemda Wajib Layani PAUD

Pemda Wajib Layani PAUD

Pemda Wajib Layani PAUD
Pemda Wajib Layani PAUD

Pemerintah daerah (Pemda) wajib memberikan layanan pendidikan anak usia dini

(PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

DIREKTUR Jenderal PAUD dan Pen­didikan Masyarakat Kemendikbud Har­ris Iskandar kembali menegaskan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang SPM mulai berlaku efektif tahun 2019. SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh oleh setiap warga negara. Dan, PP tersebut mengatur agar pemda ha­rus memberikan layanan sesuai standar pelayanan minimal.

“PP itu menegaskan bahwa layanan PAUD, pendidikan dasar dan pendidi­kan kesetaraan menjadi tugas

dan tang­gung jawab pemerintah daerah kabu­paten/kota,” ujar.

Harris menekankan bahwa pemda memiliki peran yang amat penting da­lam menyukseskan program Kemen­terian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun layanan PAUD mencakup Taman Kanak-kanak, Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD se­jenis.

Tak hanya PAUD, pemerintah kabu­paten/kota juga harus memberikan layanan pendidikan kesetaraan. Jenis pendidikan ini terkenal dengan program Paket A, B, dan C. Program ini membe­rikan kesempatan bagi peserta didik yang tidak menempuh pendidikan formal di sekolah.

Sementara itu, dikatakan Harris, Ke­mendikbud atau pemerintah pusat memiliki tugas

untuk membuat petunjuk teknis, melakukan penguatan mutu, akreditasi, dan pembinaan serta peng­awasan. ”Jadi pemda bertugas untuk melakukan pendataan, penyiapan ang­garan, dan sarana prasarana belajar,” ungkap dia. Untuk mendorong pemerin­tah kabupaten/kota memberikan layanan PAUD sesuai SPM, lanjut dia, Kemendik­bud menggelontorkan dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, atau BOP PAUD. Dana ini meningkat 10 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018 Kemendikbud menganggarkan dana BOP sebesar Rp 4,07 triliun, namun pada tahun ini me­ningkat menjadi Rp 4,47 triliun. Tidak hanya PAUD, Kemendikbud juga mem­berikan bantuan BOP kesetaraan seba­nyak Rp 1,54 triliun. Dana ini akan di­salurkan kepada 925 ribu sasaran pe­serta didik.

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/BYJB6KN

Dewan Minta Disdik Carikan Ruang Belajar Pengganti

Dewan Minta Disdik Carikan Ruang Belajar Pengganti

Dewan Minta Disdik Carikan Ruang Belajar Pengganti

Dewan Minta Disdik Carikan Ruang Belajar Pengganti
Dewan Minta Disdik Carikan Ruang Belajar Pengganti

Pasca rubuhnya tiga ruang belajar (rombel) beberapa hari lalu, siswa siswi SDN Neglasari 05

belum juga mendapatkan tempat untuk kegiatam belajar dan mengajar (KBM). Akibatnya, kegiatan KBM siswa belum berjalan maksimal.

Atas kondisi tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor diminta untuk segera mencari solusi untuk penyediaan ruang kelas sementara SDN Neglasari 05. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadhi minta agar Disdik melakukan kordinasi untuk menjamin kelancaran proses belajar tetap berjalan. Dan segera mencarikan gedung milik pemerintah setempat untuk ruangan sementara.

“Yang jelas proses belajar tidak boleh terganggu. Disdik perlu gerak cepat dan berkordinasi

dengan pihak terkait supaya penumpukan murid di setiap kelas bisa terurai,” ujarnya, Kamis (31/1).

Egi pun ingin ada pemeriksaan terhadap konstruksi bangunan yang ambruk. Kemudian mencari pengembang renovasi sebelumnya, karena baru sepuluh tahun gedung sudah roboh.

“Inspektorat harus melakukan pemeriksaan terhadap kelalaian pengembang yang mengerjakan proyek gedung tersebut. Supaya kejadian ini tidak terulang di setiap pembangunan. Baik sekolah dasar maupun proyek lain yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Kasi Kurikulum dan Penilaian Sekolah dasar (SD) pada Dinas Pendidikan

(Disdik) Kabupaten Bogor Wawan Kuswandi menjelaskan, pihaknya masih mencari alternatif ruang belajar dan peluang untuk anggaran renovasi gedung sekolah yang ambruk.

“Kami mencari peluang untuk anggaran terkait renovasi sekolah yang ambruk. Bantuan tanggap bencana bisa (terealisasi). Tapi harus dilaporkan dulu ke

camat. Bahkan, kami sedang berkoordinasi dengan kemendikbud apakah dimungkinkan masuk ke dalam anggaran,Kelas IV A dan B digabung. Tidak ideal kalau jumlah siswa sebanyak itu. Minimal mah 30 orang dengan luas ruang kelas 8×9 meter,”tuturnya

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/B9GZVPY