Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia
Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

1 Sejarah pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 periode (Dirjen Pemasyarakatan),yaitu:

a. Periode pemasyarakatan I (1963-1966)
Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konfrensi Dinas Derektoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

b Periode Pemayarakatan II (1966-1975)
Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and  error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.
c. Periode pemasyarakatan III ( 1975-sekarang )
Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan  struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan.

Titik awal pemisahan LP terhadap tingakat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, missal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di
Lembang bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja ( 1983 ) dimana  perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.

Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap ( Dirjen pemasyarakatan, 1983 ) yaitu :

a. Tahap pidana hilang kemerdekaan ( 1872-1945 )
Tujuan dari tahap ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga  tidak melanggar hukum lagi. Sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal sebagai penjara.

b. Tahap pembinaan ( 1945-1963 )
Tahap ini bertujuan membina narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dari masyarakat.

c. Tahap Pembinaan Masyarakat ( 1963-sekarang )
Tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan di suatu tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan LP sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya.  Seseorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses  pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.

Baca Juga : 

Sejarah kepenjaraan di Indonesia

Sejarah kepenjaraan di Indonesia

Sejarah kepenjaraan di Indonesia

Sejarah kepenjaraan di Indonesia
Sejarah kepenjaraan di Indonesia

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspekaspek sosio cultural, politis, ekonomi yaitu:
a. Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI ( 1872-1945 ), terbagi dalam 4 periode yaitu :

1). Periode kerja paksa di Indonesia ( 1872-1905 ). Pada periode ini terdapat 2 jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia ( KUHP 1872 ) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa ( KUHP 1866 ) telah mengenal dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan ( pidana penjara dan pidana kurungan ). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selalu
dilakukan di dalam tembok ( tidak terlihat ) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum.

2). Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie ( KUHP, 1918 ) periode penjara sentral wilayah ( 1905-1921 ). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja
lebih dari 1 tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai/ tanpa dirantai dilaksanakan diluar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.

3). Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya Wetboek
Van Strafrecht Voor Nederland Indie ( KUHP, 1918 ) periode kepenjaraan Hindia Belanda ( 1921-1942 ). Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya
dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan Hijmans.
Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.

4). Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang ( 1942-1945 ). Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi/ rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. Namun pada kenyataannya perlakuan  terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan  tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya ( penjajahan Belanda ).

b. Kurun waktu kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan dan karakteristik  kepenjaraan nasional ( 1945-1963 ), terbagi dalam 3 periode yaitu :
1). Periode kepenjaraan RI ke I ( 1945-1950 ). Meliputi 2 tahap yaitu tahap  perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang, perlawanan terhadap uasaha penguasaan kembali oleh Belanda dan tahap mempertahankan  eksistensi RI. Periode ini ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberap orang terpidana yang dibawa
serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya. Pada umumnya didirikan  pada tempat-tempat pengungsian, sebagai tempat menahan orang yang dianggap mata-mata musuh. Adanya penjara darurat dan pengadilan  darurat dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar bahwa pemerintah RI secara de jure dan de facto tetap ada.

2). Periode kepenjaraan RI ke II ( 1950-1960 ). Periode ini ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan reglement Penjara yang  baru sejak terbentuknya NKRI. Pada periode ini telah lahir adanya  falsafah baru di bidang kepenjaraan yaitu resosialisasi yang pada  waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional.

3). Periode kepenjaraan RI ke III ( 1960-1963 ).Periode ini merupakan
periode pengantar dari periode pemasyarakatan berikutnya. Periode ini  ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasi pada pola social defense yang dicanangkan oleh PBB  yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional, bentuk baru  kenakalan remaja dan penanganan jenis-jenis kejahatan yang  diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang menyertai perkembangan ekonomi. Pembinaan menjelang bebas dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.

Sumber : https://zalala.co.id/puzzle-apk/

Sejarah Perkembangan Kepenjaraan di Indonesia

Sejarah Perkembangan Kepenjaraan di Indonesia

Sejarah Perkembangan Kepenjaraan di Indonesia

Sejarah Perkembangan Kepenjaraan di Indonesia
Sejarah Perkembangan Kepenjaraan di Indonesia

Sejarah perkembangan pemasyarakatan di Indonesia mengungkapkan sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia dari masa ke masa, sesuai dengan taraf kesadaran hukum dan perkembangan pandangan bangsa Indonesia tentang nilai manusia dan kemanusiaan dalam hubungannya dengan manusia terpidana dan aspirasinya bangsa kita akan arti dan cita-cita kemerdekaan bangsa dan Negara. Dengan demikian sekaligus akan lebih jelas terungkapkan apa
yang telah melatarbelakangi lahirnya sistem pemasyarakatan dan tujuan yang hendak dicapai dengan sistem yang telah dikembangkan sekarang ini.

Sistem kepenjaraan sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaan kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan Pancasila, karena kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang terdapat dalam kamus penjajah, yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat.

Asal Usul Kepenjaraan Di Dunia

Sejarah kepenjaraan dan pemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kepenjaraan di dunia. Pada abad 15-16 belum terdapat penjara, tetapi soal penempatan narapidana sudah mendapat perhatian sejak belum ada penjara sebagai tempat untuk melaksanakan pidana pencabutan kemerdekaan.
Penempatan narapidana asal mulanya berupa rumah khusus yang digunakan sebagai tempat pendidikan bagi orang yang dikenakan tahanan, hukuman ringan dan menanti pengadilan. Pada tahun 1595 di kota Amsterdam, Belanda sudah mulai diadakan rumah pendidikan paksa dan membagi tahanan serta narapidana menurut jenis kelamin yaitu :

a. Rumah pendidikan paksa untuk pria yang dikenal dengan nama Rasp House, karena para narapidana tersebut disuruh bekerja meraut kayu untuk membuat warna cat.

b. Rumah pendidikan paksa untuk wanita yang dikenal dengan nama Discipline House, para narapidana diberi pekerjaan memintal bulu domba untuk dibuat pakaian.

Sistem ini kemudian diikuti hampir diseluruh dunia. Pada tahun 1703 di Roma didirikan rumah pendidikan anak oleh Santo Bapa Clements IX, anak-anak ini pada siang hari bekerja bersama-sama dan pada malam hari dimasukkan kedalam sel masing-masing dengan tidak diperkenankan berbicara satu dengan yang lainnya. Rumah Pendidikan Anak di Roma

Kemudian pada tahun 1718 didirikan penjara di kota Genk, Belgia oleh Burggraaf Vilain XVI, walikota Genk dengan nama Maison de Force. Para narapidana diberi pekerjaan dan pendidikan agama dan waktu bekerja tidak boleh berbicara satu dengan yang lainnya. Prison Ghenk di kota Genk Belgia

Pada abad 16 di Inggris juga sudah mengenal 2 jenis situasi yaitu :
a. Rumah tahanan House of Detention dibuat untuk tahanan yang menunggu putusan perkara.

HousOf Detention di Inggris
b. Gaol yang diperuntukkan bagi pelanggar hukuman rinagn. Pada waktu itu kedua institusi ini sangat menyedihkan cara penempatannya, secara bersama-sama siang malam. Countri Gaol Horsham Inggris

Setelah ada perjuangan dari John Howard, di Inggris telah mengalami proses pembaharuan dibidang kepenjaraan, terutama dengan jalan penempatan narapidana terpisah pada waktu siang dan malam hari. Pada abad 18 pidana mati dan badan mulai diganti dengan pidana pencabutan kemerdekaan, tapi cara penempatannya terpengaruh oleh cara penempatan bersama-sama siang malam.

Pada tahun 1790 didirikan penjara Wallnutstreet, di kota Philadelphia, Sistem ini disebut Western Penitentiary System, para narapidana dalam sel masing-masing siang dan malam tanpa diberi pekerjaan dan untuk memperbaikinya diberi bacaan kitab suci. Pada tahun 1820 di kota Boston didirikan penjara Auburn. Penjara ini didirikan sebagai tantangan terhadap sistem yang diterapkan pada penjara Wallnutstreet, Pennsylvania barat. Sistem yang diterapkan di Auburn ini lebih baik daripada sistem penjara sebelumnya, dimana pada malam hari para narapidana tidur di kamarnya masing-masing dan pada siang hari bekerja bersama-sama tanpa berbicara satu sama lain. Pada tahun 1825 didirikan penjara baru di Pennsylvania timur, ini merupakan perbaikan dari Pennsylvania barat. Di dalam penjara ini para narapidana berada di kamarnya masing-masing dan diberi pekarjaan.

Pada tahun 1877 di Amerika didirikan penjara Elmira yang khusus untuk pemuda-pemuda yang baru pertama kali masuk penjara. Di penjara ini para narapidana diberi pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, olahraga, ketertiban, militer dan sebagainya. Pada abad 19 di Amerika baru mengalami perubahan undang-undang kepenjaraan dan mulai mementingkan pendidikan dan pembinaan.

Pada tahun 1930 oleh seorang direktur penjara Amerika yang bernama Stanford Bates mencoba sistem tersebut yang dilaksanakan di Tuscon. Disini para narapidana dapat bekerja bersama-sama dengan baik tanpa diawasi dengan ketat. Maka disusul pula dibukanya penjara percobaan di Seagovolle pada tahun 1946.Penjara tersebut dibuat untuk untuk para narapidana yang mendapat hukuman ringan dan tidak lagi memberikan kesan menyeramkan. Penjara jenis ini dikenal dengan nama Pre Release atau Half Way yang berprinsip kepada keadaan perbaikan hidup narapidana dengan memberi pendidikan dan pembinaan supaya narapidana tersebut dapat menuju masyarakat yang bebas. Dengan system kepenjaraan tersebut diatas maka Amerika merupakan pelopor sistem kepenjaraan yang modern kepada dunia.

Sumber : https://zalala.co.id/artikel-berkualitas/

Persoalan Pendidikan versus Kesempatan Kerja

Persoalan Pendidikan versus Kesempatan Kerja

Persoalan Pendidikan versus Kesempatan Kerja

Persoalan Pendidikan versus Kesempatan Kerja
Persoalan Pendidikan versus Kesempatan Kerja

Sayangnya, apa yang dibayangkan secara konseptual di atas belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Kondisi di atas paling tidak digambarkan tiga fakta berikut. Pertama, World Economic Forum melaporkan peringkat dayasaing negara-negara di dunia dalam laporannya berjudul Global Competitiveness Report (GCR). Pada tahun 2005 Indonesia menempati posisi ke-72 dari 102 negara. Pada laporan GCR 2008/2009 Indonesia tercatat menempati ranking ke-55 dari 131 negara. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa daya-saing Indonesia yang rendah tersebut merupakan fakta yang perlu diperbaiki. Daya-saing yang rendah ini merupakan akibat iklim berusaha domestik yang kurang kondusifnya yang bermuarakan pada kualitas penyelenggaraan yang lemah karena faktor sumberdaya manusia yang buruk.

Kedua, angkatan kerja Indonesia sejak tahun 1988 hingga tahun 2008 senantiasa menunjukkan peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduknya, namun secara kualitas tidak terserap dengan baik ke dalam pasar kerja. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang cenderung fluktuatif selama periode 1988 hingga 2008. Jika pada tahun 1995 pernah mencapai angka 7,24 persen, maka pada pada tahun 2000 sempat menurun menjadi 6,08 persen dan kemudian melonjak menjadi 11,24 persen per November 2005.

Gambar 1. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tahun 1988-2008.

Sayangnya, kesuksesan menurunnya TPT ternyata tidak diikuti peningkatan kualitas penyerapannya. Hal ini diindikasikan oleh pendidikan angkatan kerja yang terserap ke lapangan kerja. Jika penyusun membandingkan wajah pengangguran di tahun 2002 (per November 2002) dengan tahun 2007 (per Februari 2007), maka penulis menemukan bahwa pengangguran dengan pendidikan tinggi –terutama universitas dan diploma I/II– antara tahun 2002 dan 2007 ternyata pertambahannya meningkat lebih tinggi dibandingkan pengangguran kelompok tidak/belum pernah sekolah dan belum/tidak tamat SD.

Ketiga, dalam kurun waktu 1988 hingga 2008, jumlah angkatan kerja berpendidikan tinggi ternyata meningkat 10 kali lipat padahal kesempatan kerja untuk mereka hanya meningkat 8 kali lipat. Sementara itu dalam hal sama untuk angkatan kerja berpendidikan dasar ke bawah meningkat 5 kali lipat padahal kesempatan kerjanya hanya meningkat 1 kali lipat. Kesempatan kerja ternyata lebih terbuka bagi angkatan kerja berpendidikan tinggi daripada angkatan kerja berpendidikan dasar. Padahal, upah yang diterima pekerja lulusan pendidikan tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja lulusan pendidikan dasar.

Gambar 2. Peningkatan Kesempatan Kerja dibandingkan Peningkatan Pendidikan Angkatan Kerja dalam 20 Tahun (1988-2008).

Lonjakan TPT pada tahun 2005 merupakan dampak ikutan kondisi krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1998 dan masih terasa dampaknya hingga tahun 2005-an. Berbagai kebijakan Pemerintahan Presiden Yudhoyono yang meluncur pada pada tahun 2006 hingga 2007 baik yang bersifat regulasi dan langkah tindak nyata ternyata berhasil menciptakan kesempatan kerja baru bagi para penganggur yang diindikasikan oleh menurunnya TPT hingga mencapai angka 8,46 persen per Februari 2008. Sektor yang memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja adalah industri manufaktur, namun sebagian besar masih pekerja lulusan pendidikan menengah. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri sektor industri manufaktur di Indonesia yang lebih membutuhkan pekerja terampil (skilled-worker) dibandingkan pekerja berpengetahuan (knowledged-worker). Sementara sektor jasa seperti perbankan, perhotelan, perdagangan, pemerintahan, dan industri penelitian dan pengembanganya memberikan kontribusi terbesar dalam hal penyerapan pekerja berpengetahuan. Padahal potensi penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi ke dalam sektor industri –dalam arti luas yang bermakna perusahaan– yang sudah maju masih sangat besar.

Sektor industri yang sudah maju (advance industry) berpotensi menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi, karena sektor industri maju mempertimbangkan (1) peningkatan efisiensi produksi, (2) peningkatan kualitas produksi, (3) proses produksi yang ramah lingkungan, dan (4) responsif terhadap kebutuhan pasar. Persyaratan demikian hanya dapat dipenuhi apabila industri mempekerjakan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Sayangnya, angkatan kerja berpendidikan tinggi yang siap pakai adalah sangat langka. Oleh sebab itu, suatu perguruang tinggi yang menyediakan pendidikan tinggi bermutu dan menjamin lulusannya siap pakai adalah sangat dibutuhkan keberadaannya. Namun, perguruan tinggi semacam itu juga ternyata masih langka di Indonesia.

Berdasarkan dua identifikasi permasalahan di atas, maka penulis mengajukan dua perumusan masalah. Pertama, penulis melihat bahwa faktor manusia dalam pembangunan belum memperoleh perhatian serius karena masih jarangnya perguruan tinggi yang memperhatikan seksama kecenderungan dunia kerja dan perkembangan industri. Perguruan tinggi kurang menghasilkan lulusan yang siap kerja. Kedua, penulis memandang bahwa penyelenggara perguruang tinggi kurang menerapkan konsep dan model penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat memberikan kompetensi “layak pakai” bagi lulusannya. Berkenaan dengan persoalan di atas, maka penulis mengajukan tujuan (1) menjelaskan pentingnya faktor manusia dan pendidikan dalam pembangunan; dan (2) menjelaskan pentingnya kerjasama pendidikan antara perguruan tinggi dan industri/perusahaan.

Baca Juga : 

Pemikiran Tentang Kerjasama Pendidikan

Pemikiran Tentang Kerjasama Pendidikan

Pemikiran Tentang Kerjasama Pendidikan

Pemikiran Tentang Kerjasama Pendidikan
Pemikiran Tentang Kerjasama Pendidikan

Drucker pernah berkata bahwa pendidikan merupakan kebutuhan mutlak karena sumberdaya manusia yang terdidik menjadi sumber keunggulan dari negara tersebut. Drucker mengatakan bahwa, “An abundant and increasingly supply of highly educated people has become the absolute prerequisitive os social and economic developmenyt in our world. It is rapidly becoming a condition of national survival… The uneducated is fast becoming an economic liability and unproductive. Society must be an “educated society” today –to progress, to grow, even to survive.

Kata pendidikan saja tidak cukup untuk membangun sumber keunggulan, tetapi membutuhkan predikat yang bermutu, sehingga pendidikan yang bermutulah yang menentukan arah keberhasilan membangun manusia Indonesia yang unggul. Pendidikan bermutu membutuhkan proses pembelajaran yang berstandard dan diselenggarakan secara berkesinambungan dan sistematis. Proses pembelajaran yang berstandard akan membawa peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan dan kecakapan hidup untuk meningkatkan nilai tambah bagi diri dan masyarakatnya.

Penulis merangkum berbagai pendapat bahwa pendidikan adalah faktor penentu (determinan) dari keunggulan kompetitif. Pendidikan adalah faktor penentu arah keberhasilan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang penulis hayati sebagai upaya menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, sejahtera, terlindungi, dan bersolidaritas tinggi . Negara harus mengembangkan manusia Indonesia sebagai sumberdaya manusia yang vital.

Bahkan secara tegas dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Oleh karena itu, pendidikan sebagai tumpuan membentuk manusia unggul seharusnya menjadi prioritas tertinggi agar Negara dapat membangun keunggulan kompetitifnya. Mempersiapkan manusia unggul berarti mempersiapkan sumberdaya manusia sejak usia sekolah. Dalam jenjang pendidikan berarti menyiapkan mereka sejak duduk di jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Mempersiapkan manusia unggul berarti mempersiapkan peserta didik sejak usia mereka antara 7 hingga 18 tahun. Lebih dari itu, mencetak bangsa unggul berarti memperhatikan mereka sedari dini hingga mereka menapaki usia produktif dan mendidik mereka sampai menjadi manusia unggul. Pendidikanlah yang dapat mendorong pembangunan sumberdaya manusia yang ahli dan berpengetahuan serta memiliki akses tidak hanya kepada ekonomi nasional namun juga ekonomi global. Hal ini dikarenakan pendidikan khususnya pendidikan menengah mampu mendorong pengembangan kemampuan berpikir formal, mendorong kemampuan memecahkan masalah abstrak dan berpikir kritis, dan membekali peserta didik dengan muatan yang relevan dengan dunia kerja.

Sumber : https://obatsipilisampuh.id/quickpic-gallery-apk/

Kebijakan Anggaran Pendidikan 20 Persen

Kebijakan Anggaran Pendidikan 20 Persen

Kebijakan Anggaran Pendidikan 20 Persen

Kebijakan Anggaran Pendidikan 20 Persen
Kebijakan Anggaran Pendidikan 20 Persen

Pendidikan merupakan tugas yang penting untuk dipikul oleh segenap warga bangsa, dengan tumpuan tanggungjawab utama pelaksanaan kegiatan pendidikan berada di pundak Pemerintah sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia … melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia …”.

Sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas, maka para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan pengaturan lebih lanjut tentang pendidikan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen) bahwa, “Tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran.” Semangat the founding fathers negara ini kemudian dilanjutkan oleh para elit politik yang menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan menegaskan ulang pentingnya pendidikan bagi bangsa kita. MPR periode 1999-2004 memutuskan pengaturan pendidikan dalam UUD 1945 hasil amandemen sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 31 berikut ini
(1)Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
(2)Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.
(3)Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang.
(4)Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapat dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5)Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Segenap ketentuan tersebut menempatkan Pemerintah sebagai penanggung jawab dan pemain utama dalam kegiatan pendidikan, dengan tetap mengakui porsi pihak masyarakat untuk ikut menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Kewajiban konstitusi dengan menetapkan porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memperlihatkan sifat pendidikan yang demikian penting bagi perjalanan bangsa ke depan, dengan mempersiapkan kualitas manusia Indonesia yang mampu secara teknis membangun negara dan berkompetisi melalui pengembangan teknologi dengan memperhatikan sisi akhlak mulia.

Tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan pendidikan juga dilakukan dengan mengupayakan kegiatan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan yang sudah tentu tidak murah. Keberhasilan pendidikan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan. Karena itu, Pemerintah sudah sepantasnya memberikan perhatian terhadap pendidikan, terutama melalui alokasi dana untuk kegiatan pendidikan.

Sebagai upaya memberi landasan legal bagi pelaksanaan pendidikan, Pemerintah bersama DPR telah membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas). Pasal 1 UU Sisdiknas secara jernih mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Landasan legal berikutnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2004-2009 (RPJMN 2004-2009). Pendidikan ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional, yaitu prioritas peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. RPJMN 2004-2009 mengamanatkan bahwa: (1) pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global; (2) pembangunan pendidikan nasional yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2004–2009 mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (Education For All), Konvensi Hak Anak (Convention on the right of child) dan Millenium Development Goals (MDGs) serta World Summit on Sustainable Development yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.

Sumber : https://obatsipilisampuh.id/textra-sms-pro/

Perilaku Konsumen (1)

Perilaku Konsumen (1)

Perilaku Konsumen (1)

Perilaku Konsumen (1)
Perilaku Konsumen (1)

1. Pendahuluan
Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan.[1] Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian.[2] Untuk barang berharga jual rendah (low-involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi (high-involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan dengan pertimbangan yang matang. (wikipedia).


Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada dua yaitu faktor
eksternal dan faktor internal
1. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor yang meliputi pengaruh keluarga, kelas sosial, kebudayaan, strategi marketing, dan kelompok referensi. Kelompok referensi sendiri merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung pada sikap dan perilaku konsumen. Kelompok referensi mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembelian dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Anggota kelompok referensi sering menjadi penyebar dan pengaruh dikalangan masyarakat dalam hal selera konsumsi sehingga menyebabkan sebagian besar kalangan masyarakat mengikuti selera dari anggota kelompok tersebut dan menimbulkan keseragaman dalam perilaku konsumsi dikalangan masyarakat.
2. Faktor Internal
Faktor-faktor yang termasuk ke dalam faktor internal adalah motivasi, persepsi, sikap, gaya hidup, kepribadian dan belajar. Belajar adalah perubahan dalam perilaku seseorang individu yang bersumber dari pengalaman. Seringkali perilaku manusia diperoleh dari mempelajari sesuatu atau pengalaman.

2. Pendekatan Perilaku Konsument
a. Pendekatan Kardinal
Menurut pendekatan kardinal kepuasan seorang konsumen diukur dengan satuan kepuasan (misalnya:uang). Setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi akan menambah kepuasan yang diperoleh konsumen tersebut dalam jumlah tertentu. Semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi maka semakin tinggi tingkat kepuasannya.
Konsumen yang rasional akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya pada tingkat pendapatan yang dimilikinya. Besarnya nilai kepuasan akan sangat bergantung pada individu (konsumen) yang bersangkutan. Konsumen dapat mencapai kondisi equilibrium atau mencapai kepuasan yang maksimum apabila dalam membelanjakan pendapatannya mencapai kepuasan yang sama pada berbagai barang. Tingkat kepuasan konsumen terdiri dari dua konsep yaitu kepuasan total (total utility) dan kepuasan tambahan (marginal utility).
Kepuasan total adalah kepuasan menyeluruh yang diterima oleh individu dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Sedangkan kepuasan tambahan adalah perubahan total per unit dengan adanya perubahan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi.
Asumsi dari pendekatan ini adalah sebagai berikut:
1. Konsumen rasional, artinya konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatannya.
2. Berlaku hukum Diminishing marginal utility, artinya yaitu besarnya kepuasan marginal akan selalu menurun dengan bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi secara terus menerus.
3. Pendapatan konsumen tetap yang artinya untuk memenuhi kepuasan kebutuhan konsumen dituntut untuk mempunyai pekerjaan yang tetap supaya pendapatan mereka tetap jika salah satu barang di dalam pendekatan kardinal harganya melonjak.
4. Uang mempunyai nilai subyektif yang tetap yang artinya uang merupakan ukuran dari tingkat kepuasan di dalam pendekatan kardinal semakin banyak konsumen mempunyai uang maka semakin banyak mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka.
5. Total utility adalah additive dan independent. Additive artinya daya guna dari sekumpulan barang adalah fungsi dari kuantitas masing-masing barang yang dikonsumsi. Sedangkan independent berarti bahwa daya guna X1 tidak dipengaruhi oleh tindakan mengkonsumsi barang X2, X3, X4 …. Xn dan sebaliknya.
b. Pendekatan Ordinal
Dalam Pendekatan Ordinal daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Pendekatan yang dipakai dalam teori ordinal adalah indefference curve, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi 2 (dua) macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan sama. Asumsi dari pendekatan ini adalah:
1. Konsumen rasional artinya konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatannya.
2. Konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna yang artinya konsumen melihat barang dari segi kegunaannya.
3. Konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu artinya konsumen harus mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya.
4. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum artinya konsumen harus berusaha semaksimal mungkin walaupun hanya mempunyai uang terbatas untuk memenuhi kebtuhan mereka.
5. Konsumen konsisten, artinya bila barang A lebih dipilih daripada B karena A lebih disukai daripada B, tidak berlaku sebaliknya
6. Berlaku hukum transitif, artinya bila A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C

Persaman dan perbedaan:
Persamaan Kardinal dan Ordinal:
Persamaan kardinal dan ordinal yaitu sama-sama menjelaskan tindakan konsumen dalam mengkonsumsi barang-barang yang harganya tertentu dengan pendapatan konsumen yang tertentu pula agar konsumen mencapai tujuannya (maximum utility)
Perbedaan kardinal dan Odinal :
Pandangan antara besarnya utility menganggap bahwa besarnya utiliti dapat dinyatakan dalam angka atau bilangan. Sedangkan analisis ordinal besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka.
Analisis kardinal mengunakan alat analisis yang dinamakan marginal utiliy(pendekatan marginal). Sedangkan analisis ordinal menggunakan analisis indifferent curve atau kurva kepuasan sama .

Baca Juga : 

Perilaku Konsumen (2)

Perilaku Konsumen (2)

Perilaku Konsumen (2)

Perilaku Konsumen (2)
Perilaku Konsumen (2)

3. Konsep Elastisitas
Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variable dengan perubahan variable lainnya. Definisi lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Konsep elastisitas ini digunakan untuk meramalkan apa yang akan barang/jasa dinaikkan.
Pengetahuan mengenai seberapa dampak perubahan harga terhadap permintaan sangatlah penting. Bagi produsen, pengetahuan ini digunakan sebagai pedoman seberapa besar ia harus mengubah harga produknya. Hal ini sangat berkaitan dengan seberapa besar penerimaan penjualan yang akan ia peroleh. Sebagai contoh, anggaplah biaya produksi sebuah barang meningkat sehingga seorang produsen terpaksa menaikkan harga jual produknya.
Menurut hukum permintaan, tindakan menaikkan harga ini jelas akan menurunkan permintaan. Jika permintaan hanya menurun dalam jumlah yang kecil, kenaikan harga akan menutupi biaya produksi sehingga produsen masih mendapatkan keuntungan.

Namun, jika peningkatan harga ini ternyata menurunkan permintaan demikian besar, maka bukan keuntungan yang ia peroleh. Hasil penjualannya mungkin saja tidak dapat menutupi biaya produksinya, sehingga ia menderita kerugian. Jelas di sini bahwa produsen harus mempertimbangkan tingkat elastisitas barang produksinya sebelum membuat suatu keputusan. Ia harus memperkirakan seberapa besar kepekaan konsumen atau seberapa besar konsumen akan bereaksi jika ia mengubah harga sebesar sepuluh persen, dua puluh persen, dan seterusnya. Besar kecilnya kepekaan tersebut dapat dilihat dari besarnya angka koefisien elastisitas atau indeks elastisitas.

4 konsep elastisitas yang umumnya dipakai dipakai dalam teori ekonomi mikro
a. Elastisitas harga permintaan (Ed)
b. Elastisitas harga penawaran (Ws)
c. Elastisitas silang (Ec)
d. elastisitas pendapatan (Ey)
a. Harga Permintaan
Digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri.
KRITERIA UKURAN
 Ed > 1 : Elastis
 Ed < 1 : In Elastis
 Ed = 1 : Unitary
 Ed = 0 : In Elastis Sempurna
 Ed = ~ : Elastis Sempurna

Hal-Hal Yang Mempengaruhi Elastisitas Permintaan
1. Tingkat kemudahan barang yang bersangkutan untuk di gantikan oleh barang yang lain.
2. Besarnya proporsi pendapatan yang digunakan.
3. Jangka waktu analisa.
4. Jenis barang.
b. Harga Penawaran
kuantitasnya adalah kuantitas yang diminta dan elastisitas penawaran kuantitasnya adalah kuantitas yang di tawarkan.rumus elastisitas penawaran tersebut adalah sebagai berikut (elastisitas busur):

c. Silang
Untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang lain yang berubah, yaitu harga barang yang ada kaitanya dengan barang tersebut yang berupa barang komplementer dan dapat berupa barang subtitusi.

d. Pendapatan
Untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat berikut :

Sumber : https://anchorstates.net/

Perilaku Produsen

Perilaku Produsen

Perilaku Produsen

Perilaku Produsen
Perilaku Produsen

1. Produsen dan Fungsi Produksi
 Produsen
Produsen dalam ekonomi adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan. Orang yang memakai atau memanfaatkan barang dan jasa hasil produksi untuk memenuhi kebetuhan adalah konsumen.
 Fungsi Produksi
Fungsi produksi merupakan interaksi antara masukan (input) dengan keluaran output). Misalkan kita memproduksi jeans. Dalam fungsi produksi, jeans itu bisa diproduksi dengan berbagai macam cara. Kalau salah satu komposisinya diubah begitu saja, maka hasilnya juga akan berubah. Namun, output dapat tetap sama bila perubahan satu komposisi diganti dengan komposisi yang lain. Misalnya penurunan jumlah mesin diganti dengan penambahan tenaga kerja. Secara matematis, fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut :
Q = f(L, R, C, T)


Dimana :
Q = jumlah barang yang dihasilkan (quantity)
F = symbol persamaan (function)
L = tenaga kerja (labour)
R = kekayaan alam (resources)
C = modal (capital)
T = teknologi (technology)

2. Produksi Optimal
Konsep efisiensi dari aspek ekonomis dinamakan konsep efisiensi ekonomis atau efisiensi harga. Dalam teori ekonomi produksi, pada umumnya menggunakan konsep ini. Dipandang dari konsep efisiensi ekonomis, pemakaian faktor produksi dikatakan efisien apabila ia dapat menghasilkan keuntungan maksimum. Untuk menentukan tingkat produksi optimum menurut konsep efisiensi ekonomis, tidak cukup hanya dengan mengetahui fungsi produksi. Ada syarat lagi yang harus diketahui, rasio harga harga input-output. Secara matematis, syarat tersebut adalah sebagai berikut.
Keuntungan (p) dapat ditulis :
p = PY.Y -Px.X, di mana
Y = jumlah produk;
PY = harga produk;
X = faktor produksi;
Px = harga factor produksi.

3. Least Cost Combination
Persoalan least cost combination adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan.
Dalam hal ini pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama nilai input yang digantikan atau disubstitusi masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau yang mensubstitusi. Jadi, selama DX2.P2 > DX1.P1 maka penggantian DX2 oleh DX1 masih menguntungkan.

Sumber : https://abovethefraymag.com/

Factor yang mempengaruhi uang beredar

Factor yang mempengaruhi uang beredar

Factor yang mempengaruhi uang beredar

 Factor yang mempengaruhi uang beredar
Factor yang mempengaruhi uang beredar
  1. Factor yang mempengaruhi mm, yaitu c, t, dan r.
  2. Factor yang mempengaruhi perubahan uang primer. Hal ini terkait dengan perubahan transaksi keuangan daerah yang tercermin pada pos-pos Neraca Otoritas Moneter baik dari sisi penggunaan uang primer maupun factor yang mempengaruhi uang primer (aktiva luar negeri bersih, aktiva dalam negeri bersih, dan aktiva bersih lainnya).
  • Peranan Uang Dalam Perekonomian

–       Uang dalam kegiatan ekonomi

ð  Perkembangan perekonomian dapat diamati dari dua sector yang saling terkait, yaitu SEKTOR RIIL(pasar barang dan jasa) dan SEKTOR MONETER (pasar uang).

ð  Aliran uang akan sebanding dengan aliran barang dan jasa.

ð  Teori Klasik :         M X V = P X T

dimana V dan T diasumsikan konstan dalam short run.

  • Uang, Suku Bunga , dan Inflasi

Ketidakseimbangan uang beredar (excess demand for money or excess money supply) mempengaruhi harga (inflasi) dan suku bunga.

Perubahan suku bunga terjadi sebagai akibat perubahan jumlah uang beredar yang mencerminkan interaksi antara sisi permintaan dan sisi penawaran.

SBI menjadi acuan bagi perkembangan suku bunga pinjaman, simpanan, atau suku bunga di pasar uang.

continue to next post..

Baca Juga :