ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL

ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL

ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL

ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL
ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL
1. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL 
A. PENGERTIAN
Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar, misalnya aset tetap atau aset tak berwujud. Dimiliki untuk dijual artinya nilai tercatat aset akan di pulihkan melalui penjualan , bukan digunakan dalam kegiatan usaha. Suatu aset yang dimiliki untuk dijual adalah ketika entitas berniat untuk tidak menggunakan aset tersebut dalam kegiatan operasinya, namun berniat untuk menjualnya.
B. KLASIFIKASI/PENGGOLONGAN
Entitas mengklasifikasikan suatu aset tidak lancar sebagai “dimiliki untuk dijual” ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan melalui penjualan, bukan melalui penggunaan. Klasifikasi ini juga berlaku untuk kelompok aset lepasan (disposal group), yaitu kelompok yang tediri dari beberapa aset tunggal dan mungkin juga termasuk beberapa liabilitas di dalamnya, yang akan dijual  dalam satu transaksi tunggal. Pengertian dimiliki untuk dijual juga termasuk aset tidak lancar yang akan didistribusikan kepada pemilik. Ketentuan mengenai ini akan diatur lebih lanjut dalam ISAK No.11 tentang Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik.
Walaupun klasifikasi aset ini diawali dengan intensi (niat) entitas untuk menjual, namun terdapat kriteria lain yang cukup spesifik, yang harus dipenuhi untuk memastikan objektivitas informasi ini. Kriteria ini juga dimaksudkan untuk memastikan keterbandingan (comparability) klasifikasi antar laporan keuangan entitas.
Kriteria suatu aset tidak lancar atau kelompok aset lepasan dapat diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual adalah sebagai berikut:

a) Aset harus tersedia dan berada dalam keadaan dapat dijual dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi (highly probable);
b) Aset ini sudah dipasarkan secara aktif pada harga yang cukup masuk akal sesuai dengan nilai wajarnya kini;
c) Penjualan harus sudah diselesaikan, atau diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal klasifikasi; dan
d) Tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana tersebut sudah dilakukan sehingga mengindikasikan tidak mungkin terjadi perubahan signifikan atau pembatalan atas rencana tersebut.
Agar penjualan tersebut sangat mungkin terjadi, entitas harus berkomitmen untuk menjual dan secara aktif mencari pembeli. Mungkin saja penjualan ini tidak diselesaikan dalam waktu 12 bulan, asalkan penundaan ini bukan berasal dari kejadian yang berada di bawah kendali entitas dan entitas harus tetap berkomitmen untuk menjual aset tersebut.
C. PENGUKURAN
Sebelum diklasifikasikan sebagai “aset tidak lancar dimiliki untuk dijual,” nilai tercatat aset diukur sesuai dengan PSAK terkait. Misalnya aset tetap,  diukur sesuai dengan PSAK No. 16. Sesaat setelah diklasifikasikan menjadi aset tidak lancar dimiliki untuk dijual, aset tersebut diukur pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar neto. Nilai wajar neto adalah nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya untuk menjual. Jika penjualan diperkirakan akan diselesaikan lebih dari 1 tahun dan telah memenuhi kondisi kriteria pengakuan, maka entitas harus mengukur biaya untuk menjual pada nilai kininya. Biaya untuk menjual contohnya adalah ongkos angkut dan biaya untuk memasarkan penjualan aset tersebut.
Aset tidak lancar dan kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual tidak didepresiasi. Nilai wajar netonya dievaluasi setiap akhir periode. Setelah klasifikasi awal, pada setiap tanggal neraca, aset ini harus dievaluasi apakah masih memenuhi kriteria sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual. Jika terjadi penurunan nilai wajar neto, maka penurunan nilai ini diakui sebagai kerugian di laporan laba rugi. Sedangkan jika di periode selanjutnya terjadi kenaikan nilai wajar neto, maka pemulihan penurunan nilai tersebut dapat diakui sebagai keuntungan, maksimum sebesar akumulasi penurunan nilai yang pernah diakui. Pada saat aset tersebut akhirnya dilepas atau dijual, maka selisih antara nilai tercatat akhir dengan perolehan penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pelepasan, bukan sebagai penyesuaian terhadap penurunan nilai yang pernah diakui sebelumnya.
Kalau kita amati,  dengan diterapkannya dasar pengukuran tersebut, maka entitas akan mengakui rugi yang terjadi tidak hanya pada saat penjualan, tetapi juga pada saat keputusan menjual terjadi atau sebelum penjualan terjadi.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN
PENGHENTIAN DAN PELEPASAN
Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika :
  • Dilepas
  • Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

 

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud merupakan perbedaan antara nilai neto pelepasan dan jumlah tercatat aset. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat penghentian pengakuan. Kecuali PSAK 30 (revisi 2007): sewa mensyaratkan sebaliknya dalam jual dan sewa balik, keuntungan tidak diakui sebagai pendapatan.
G. PENGUNGKAPAN
Entitas mengungkapkan hal berikut untuk setiap kelompok aset takberwujud, dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lain:
  1. Umur manfaat tidak terbatas atau terbatas dan, jika umur manfaat terbatas diungkapkan, tingkat amortisasi yang digunakan atau umur manfaatnya.
  2. Metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas.
  3. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (secara agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
  4. Pos dalam laporan laba rugi komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk didalamnya.
  5. Rekonsiliasi atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :

 

  • Penambahan, yang secara terpisah mengindikasikan aset tak berwujud dari pengembangan internal, diperoleh secara terpisah, dan diperoleh melalui kombinasi bisnis.
  • Aset yang dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58 (revisi 2009), Aset Tidak Lancar Yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi Yang Dihentikan, dan pelepasan lain.
  • Peningkatan atau penurunan selama periode yang berasal dari revaluasi dan dari pengakuan rugi penurunan nilai atau pembalikan di pendapatan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009) : Penurunan Nilai Aset, jika ada.
  • Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode sesuai PSAK 48 (revisi 2009).
  • Rugi penurunan nilai yang dibalik dalam laporan laba rugi selama periode sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009).
  • Setiap amortisasi yang diakui selama periode.
  • Selisih kurs neto yang timbul dari nilai penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian, dan penjabaran operasi luar negeri ke mata uang penyajian yang digunakan entitas, dan
  • Perubahan nilai pada jumlah tercatat aset tersebut selama periode.

 

Entitas juga mengungkapkan :
a) Untuk aset tak berwujud yang dinilai dengan umur manfaat tidak terbatas, jumlah tercatat aset dan alasan yang mendukung penilaian umur manfaat tidak terbatas tersebut. Dalam memberi alasan, entitas menjelaskan faktor signifikan dalam menentukan aset yang dimiliki memiliki umur tak terbatas.
b) Penjelasan, jumlah tercatat, dan sisa periode amortisasi dari setiap aset tak berwujud yang material terhadap laporan keuangan entitas.
c) Untuk aset tak berujud yang diperoleh melalui hibah pemerintah dan awalnya diakui pada nilai wajar:
  • Nilai wajar pada pengakuan awal atas aset tersebut
  • Jumlah tercatatnya, dan
  • Aset tersebut diukur setelah pengakuan awal dengan model biaya atau model revaluasi.

 

d) Keberadaan dan jumlah tercatat aset tak berwujud yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset tak berwujud yang menjadi jaminan untuk liabilitas.
e) Nilai komitmen kontraktual untuk akuisisi aset tak berwujud.
Jika aset tak berwujud dicatat pada nilai revaluasian, maka entitas mengungkapkan hal-hal berikut :
(a) Berdasarkan kelompok aset tak berwujud :
1. Tanggal efektif revaluasi
2. Jumlah tercatat aset tak berwujud yang direvaluasi
3. Jumlah tercatat yang akan diakui jika aset tak berwujud diukur dengan model biaya setelah pengakuan awal
(b) Jumlah surplus revaluasi aset tak berwujud pada awal dan akhir periode, mengindikasikan perubahan selama periode dan pembatasan apapun dalam pendistribusian saldo (surplus) kepada pemegang saham, dan
(c) Metode asumsi signifikan dalam mengestimasi nilai wajar aset tersebut.
Entitas dianjurkan, namun tidak diharuskan untuk mengungkapkan informasi berikut :
a) Penjelasan mengenai aset tak berwujud yang telah diamortisasi seluruhnya tetapi masih digunakan.
b) Penjelasan mengenai aset tak berwujud signifikan yang dikendalikan entitas namun tidak diakui sebagai aset karena tidak memenuhi kriteria pengakuan karena aset tersebut diperoleh atau dihasilkan sebelum PSAK 19 : Aset Tidak Berwujud efektif diberlakukan.

PERTANYAAN PENDAPAT

PERTANYAAN PENDAPAT

PERTANYAAN PENDAPAT

PERTANYAAN PENDAPAT
PERTANYAAN PENDAPAT

Pemerintah melakukan pelebaran jalan guna lebih menggerakkan roda perekonomian di daerah, untuk merealisasikan hal tersebut dilakukan pembebasan sejumlah lahan milik warga, pemerintah akan memberikan ganti rugi atas pembebasan tersebut namun sejumlah warga menolak karena ganti rugi yang akan diberikan tidak sebanding dengan nilai jual tanah, menurut anda kepentingan manakah yang harus di utamakan kepentingan Pribadi atau Publik? Jelaskan penyelesainnya?

Jawab :

Kalau menurut saya yang lebih diutamakan terlebih dahulu adalah kepentingan publik karena rencana dari pemerintah tersebut sangat berguna bagi orang banyak atau publik khususnya menggerakkan roda perekonomian yang nantinya bisa mensejahterakan rakyat dari segi ekonomi, kalaupun ada warga yang tidak setuju dengan rencana tersebut dari segi ganti rugi karena tidak sebanding dengan nilai jual tanahnya, pemerintah harus membentuk kesepakatan dan bernegosiasi ulang kembali bersama warga dengan cara musyawarah agar keinginan warga dapat terpenuhi, bagimanapun juga hal ini demi kepentingan bersama untuk meningkatkan roda perekonomian didaerah.

Baca Juga :

Kasus konflik horizontal di indonesia serta penyebab dari konflik

Kasus konflik horizontal di indonesia serta penyebab dari konflik

Kasus konflik horizontal di indonesia serta penyebab dari konflik

Kasus konflik horizontal di indonesia serta penyebab dari konflik
Kasus konflik horizontal di indonesia serta penyebab dari konflik

Biasanya berupa benturan antara rakyat versus rakyat, di mana yang menjadi korban adalah rakyat pula. Bahkan tidak jarang konflik di dataran horisontal sekadar kembangan sistematis dari konflik level elit. Masih teringat tragedi 1965-1966 di mana massa rakyat di pulau Jawa (juga Bali) melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia. Konflik tersebut merupakan kembangan dari konflik politik di tingkat elit antara elit pro dan anti status quo.

Dampak konflik paling hebat adalah yang terjadi seiring transisi politik Indonesia di penghujung akhir tahun 1990-an. Ketika rezim otoritarian kontemporermulai lemah dalam mengikat konsensus, lalu memainkan sentimen agama sebagai pijakan baru politiknya di satu sisi, sementara di sisi lain pola perpindahan penduduk (lewat transmigrasi dan urbanisasi) membentuk kemajemukan yang kompleks di sejumlah daerah, meletuslah beragam konflik komunal di Indonesia.

Penyebab dari Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia umumnya berkembang di sekeliling garis multikulturalitas masyarakat. Nuansa suku bangsa, etnis, agama, dan pelapisan sosial mewarnai konflik-konflik violence sekaligus vandal. Konflik yang menyeret wacana primordial umum terjadi dalam konflik.

Sumber : https://synthesisters.com/

Problema Keragaman Serta Solusinya Dalam Kehidupan

Problema Keragaman Serta Solusinya Dalam Kehidupan

Problema Keragaman Serta Solusinya Dalam Kehidupan

 Problema Keragaman Serta Solusinya Dalam Kehidupan
Problema Keragaman Serta Solusinya Dalam Kehidupan

Keragaman masyarakat Indonesia yang mengembangkan kita tidak serta merta mempunyai dampak yang positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan keragaman ini juga bisa perpotensi negative.

Van de burghe sebagaimana dikutip oleh elly M. setiadi (2006) menjelaskan bahwa masyarakat majmuk memiliki sifat-sifat sbb:

a) Terjadinya segmentasi kedalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda.

b) Memiliki struktur social yang berbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer

c) Kurang mengembangkan consensus diantara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar.

d) Secara relatif, seringkali terjadi konflik diantara kelompok yang satu dengan yang lainnya.

e) Secara relatif, integrasi sosial tumbuh diatas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi.

f) Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain.
Dilihat dari ciri-ciri diatas akan ada potensi yang melemahkan gerak jehidupan masyarakat itu sendiri. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khazanah budaya dan sebagai modal yang berharga untuk membangun indonesia Yang multikultural. Namun kondisi ini sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial.

Konflik yang terjadi sesungguhnya bukanlah akibat dari keanekaragaman tersebut. Melainkan masalah itu mencul semata-mata karena tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok masyarakat dan budaya lain. Yang dibutuhkan adalah adanya kesadaran untuk menghargai, menghormati, serta menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan atau kesedrajatan antar masyarakat tersebut.

Salah satu hal yang penting dalam meningkatkan pemahaman antar budaya dan masyarakat ini adalah sedapat mungkin dihilangkan penyakit-penyakit budaya. Penyakit budaya ini;lah yang ditengarai dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat di indonesia. Penyakit budaya tersebut adalah Etnosentrisme stereotip, prasangka, rasisme, diskriminasi, dan scape goating (sutarno,2007).

Selain menghilangkan penyakit-penyakit budaya diatas, terdapat bentuk solusi yang lain yang dapat dilakukan. Elly M.stiadi dkk (2006) mengemukakan ada hal-hal lain yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman, yaitu:
1. semangat religius
2. semangat nasionalisme
3. semangat pluralisme
4. semangat humanisme
5. dialog antar ummat beragama
6. Membangun suatu pola komunikasi untuk intraksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasi dunia.

2. Problema Kesetaraan Serta Solusinya Dalam Kehidupan

Kesedrajatan adalah suatu sikap untuk mengakui adanya persamaan drajad, hak, dan kewajiban sebagai sesama manusia. Indikator kesederajatan adalah sbb:

a) Adanya persamaan drajad dilihat dari agama, suku bangsa, ras, gender, dan golongan.

b) Adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak.

c) Adanya persamaan kewajiban sebagai hamba tuhan, individu, dan anggota masyarakat.

Problema yang terjadi dalam kehidupan umumnya adalah munculnya sikap dan prilaku untuk tidak mengakui adanya persamaan drajat, hak, dan kewajiban antar manusia atau antar warga. Prilaku ini biasa disebut deskriminasi.

Diskriminasi merupakan tindakan yang melanggar HAM. Dantidak sesuai dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Program Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 memasukkan program penghapusan deskriminasi dalam berbagai bentuk sebagai program pembangunan bangsa. Berkaitan dengan ini pemerintah mengambil arah kebijakan sbb:

a) Meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk deskriminasi termasuk ketidak adilan gender, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali.

b) Menerapkan hukum dengan adil melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih dan berwibawa.
Penghapusan deskriminasi dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang anti diskriminitif serta pengimplementasiannya di lapangan.

Sumber : https://belinda-carlisle.com/

Sistem Politik Hukum

Sistem Politik Hukum

Sistem Politik Hukum

Sistem Politik Hukum
Sistem Politik Hukum

Politik hukum adalah kebijakan-kebijakan oleh penguasa ke arah mana hukum itu diarahkan. Politik hukum sendiri tidak bisa lepas dari sistem hukumnya. Tetapi hukum
dapat diciptakan melalui para elite politik.

Macam-macam sistem hukum :
1. kodifikasi,
yakni penyatuan undang-undang dalam satu kesatuan yang secara sistematik. Contoh
(Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
2. unifikasi,
yakni kesatuan hukum.
3. Anglo saxon,
yakni undang-undang yang tertulis tapi tidak tersusun secara sistematik. Hukum ini tetap harus dipatuhi seluruh warganya meskipun tidak tertulis dalam suatu kitab undang-undang.

Melihat teori di atas, sistem hukum di Indonesia sendiri dalam masing-masing komponen saling berkaitan, melengkapi untuk mencapai tujuan.
Once this sentence is on your blog

Baca Juga :

Indonesia – Negara Hukum

Indonesia - Negara Hukum

Indonesia – Negara Hukum

Indonesia - Negara Hukum
Indonesia – Negara Hukum

Dari tahun 1945 sampai dengan 2001 belum ada yang berani menyatakan dengan sungguh-sugguh bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Baru kemudian pada tahun 2001, diamandemennya UUD 1945 dengan ditambahi satu ayat yang berisi ..”Indonesia adalah negara hukum”.. Pembuatan hukum sendiri tidak bisa lepas dari kualitas sumberdaya manusianya (SDM).

Dengan dinyatakannya dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka dengan ini dapat kita pahami bahwa segala tingkah laku manusia baik melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan harus menuruti peraturan yang berlaku.

Jadi dengan diundangkan dan diberlakukannya peraturan atau undang-undang, maka dengan ini dianggap semua orang sudah mengetahui tentang undang-undang atau peraturan tersebut. Bila kita telaah lagi pada keadaan masyarakat, maka sebenarnya patokan tersebut bukanlah hal yang benar. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak tahu hukum sama sekali?

Tetapi peraturan sudah diundangkan, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sudah diamandemen dan yang paling penting segala ketetapan atau ketentuan tersebut sudah diberlakukan. Jadi marilah kita sama-sama belajar tentang hukum yang berlaku di Indonesia ini. Hukum yang diakui oleh negara ini. Yang tujuan sebenarnya adalah tidak lain semata-mata untuk kebaikan bangsa ini sendiri.

Sumber : https://busbagus.co.id/

Tata Urutan Perundang-undangan

Tata Urutan Perundang-undangan

Tata Urutan Perundang-undangan

Tata Urutan Perundang-undangan
Tata Urutan Perundang-undangan

Sebelumnya kami sudah menjelaskan azas-azas hukum yang sudah diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini kami mencoba membahas mengenai tata urutan perundang-undangan di Indonesia ini.

Berdasarkan azas “lex superiori derogat legi inferiori” yang maknanya hukum yang unggul mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Maka kami merasa harus menmberikan penjelasan mengenai tata urutan perundang-undangan di Indonesia.

Pada pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan
sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Sumber : https://vhost.id/

Kisah Relawan Komunitas Dinding Mendidik Anak-Anak Pedagang Pasar Manado

Kisah Relawan Komunitas Dinding Mendidik Anak-Anak Pedagang Pasar Manado

Kisah Relawan Komunitas Dinding Mendidik Anak-Anak Pedagang Pasar Manado

Kisah Relawan Komunitas Dinding Mendidik Anak-Anak Pedagang Pasar Manado
Kisah Relawan Komunitas Dinding Mendidik Anak-Anak Pedagang Pasar Manado

Setiap akhir pekan, sekelompok anak muda ini merelakan waktu mereka untuk mengajar anak-anak usia

sekolah di Kompleks Pasar Bersehati Manado. Para relawan yang rata-rata masih mahasiswa ini tergabung dalam Komunitas Dinding. Mereka rela tidak dibayar untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak itu.

Windy Fahruddin berhenti sejenak dari kesibukannya menata ruangan kecil di Kawasan Megamas Manado, Rabu, 1 Mei 2019 sore. “Kami akan menggelar gathering malam ini bersama anak-anak didik Komunitas Dinding,” ujar alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Univeritas Sam Ratulangi Manado ini.

Baca Juga

Anak Anggota TNI di Kendari Jadi Korban Penculikan oleh Mantan Rekan
Kisah Cium Tangan Jokowi Saat Bertemu Gus Dur
Adu Otot Tanpa Ngotot pada Peringatan Hari Buruh di Medan

Windy saat ini dipercayakan untuk memimpin Komunitas Dinding, sebuah perkumpulan relawan

yang mengajar anak putus sekolah serta anak yang tak pernah mengecap pendidikan formal. “Gathering ini diisi juga dengan lomba mewarnai. Ada 15 anak yang kami ikutkan dalam kegiatan ini,” ujar Windy yang sekarang sudah bekerja di sektor swasta.

Rekrut Relawan melalui Medsos

Wanita cantik ini mengaku mengelola Komunitas Dinding yang berisi para relawan mempunyai dinamika tersendiri. Karena, ketika sudah menyelesaikan kuliah, ada kemungkinan relawan itu akan berhenti mengajar sebab pindah kota atau kesibukan lainnya.

Hal ini terkait dengan bagaimana kesinambungan proses pembelajaran bagi anak-anak.

“Karena para pengajar ini adalah relawan, maka kita sepakati agar kepengurusan Komunitas Dinding ini diganti setiap tahun. Supaya program bisa berjalan aktif,” ujarnya.

Dengan pola seperti itu, Komunitas Dinding tetap bertahan hingga hampir satu dekade. Sejak berdiri pada tahun 2010 silam, sudah begitu banyak relawan yang ikut meluangkan waktu mengajar di Komunitas Dinding.

Meski para pengajar itu tidak dibayar, tetapi banyak anak muda yang ternyata tertarik dengan kegiatan tersebut. “Cara merekrut relawan, ya informasi dari mulut ke mulut. Juga melalui media sosial khususnya Facebook dan Instagram. Ternyata cukup banyak yang berminat untuk menjadi pengajar,” ujar Windy.

Saat ini, relawan yang terdata berjumlah 15-20 orang. Sedangkan, yang datang setiap akhir pekannya untuk mengajar ada 10 orang.

 

Baca Juga :