Komisi V DPR RI Pantau Kesiapan Infrastruktur Mudik

Komisi V DPR RI Pantau Kesiapan Infrastruktur Mudik

Komisi V DPR RI Pantau Kesiapan Infrastruktur Mudik

Komisi V DPR RI Pantau Kesiapan Infrastruktur Mudik
Komisi V DPR RI Pantau Kesiapan Infrastruktur Mudik

Jakarta (23/6) – Komisi V DPR RI, menjelang pelaksanaan mudik Lebaran memantau kesiapan infrastruktur mudik di sejumlah lokasi, diantaranya Pantura.

Dari beberapa pemantauan ada hal yang menjadi kritisi Komisi V DPR RI. Hal demikian, mengemuka dalam release yang diterima Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana, dalam release yang diterima, Jum’at (24/6).

Menurut Yudi Widiana setelah mengamati secara langsung

infrastruktur mudik, pemerintah diminta dapat lebih mengantisipasi arus kendaraan yang melalui jalan tol. Hal itu agar kemacetan parah di Tol Cipali tidak terulang kembali seperti tahun-tahun sebelumnya.Pihak pengelola tol diminta membuat rekayasa pengaturan untuk mempercepat transaksi di gerbang tol.

Selain itu pengaturan keluar masuk kendaraan di rest area maupun parkirnya perlu diperbaiki. Selama ini saat arus kendaraan tinggi, persoalan di rest area menjadi sumber kemacetan.

Sementara itu untuk ruas tol baru Pejagan – Brebes, pengelola jalan tol diminta mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), agar kenyamanan dan keamanan terlayani dengan baik, baik selama arus mudik maupun arus balik.Oleh karena itu, faktor keamanan dan kenyamanan di jalur mudik sangat penting untuk menekan risiko kecelakaan.

“Aspek pengawasan dari pihak regulator

dan penegak hukum pada angkutan umum juga jangan sampai menurun agar faktor keamanan dan kenyamanan pemudik terjaga.

Yudi, dalam bagian lain keterangannya memaparkan potensi banjir rob akibat limpasan air laut ke darat di sepanjang jalur pantura, patut diwaspadai . Antisipasinya, harus ada skenario pengalihan lalu lintas jika Rob menggenangi jalan yang bisa membuat jalur Pantura lumpuh.

“Pengalaman menunjukkan, fenomena alam seperti Rob tidak mampu diantisipasi dengan baik. Bahkan pernah jalur Pantura lumpuh selama beberapa hari. Ini harus diwaspadai”.

Dalam hal penggunaan sepeda motor

selama mudik, diharapkan ada upaya minimilasir akan hal tersebut karena terkait faktor keselamatan selama di perjalanan. Oleh karena itu, pemerintah diminta lebih gencar mensosialisasikan kelebihan pengangkutan motor dengan kereta dan truk.

Yudi, dalam bagian lain keterangannya memaparkan masyarakat jangan memaksakan diri untuk mudik dengan sepeda motor, di satu sisi mengabaikan soal keselamatan.“Selama ini pengguna sepeda motor di jalan saat mudik cukup mendominasi. Setiap gelaran mudik Lebaran, sepeda motor terus menjadi alternatif transportasi,”

Oleh karena itu, diharapkan angkutan mudik gratis semestinya bisa mengurangi jumlah pengguna sepeda motor, bukan malah membuat operator bus umum kehilangan penumpangnya. “Pemerintah harus mengatur keberadaan penyelenggaraan mudik gratis,” pungkas Yudi. (NR)

 

Sumber :

http://softwarelivre.org/ojelhtc88/blog/jangka-sorong